SUMEDANG, Billzone - Partai Golkar bersama Wakil Bupati Taufiq Gunawansyah melakukan gerilya politik. Gerilya politik dilakukan setelah Golkar melakukan aksi walk out dan menolak penetapan APBD 2010, kemudian dilanjutkan menarik dari koalisi dan menjadi oposisi.
Akibat aksi itu membuat perselisihan antara Bupati Don Murdono dan Wakil Bupati Taufiq Gunawanyah semakin mengental.
Sekretaris DPD Golkar Sumedang, Yogi Yaman Sentosa, mengaku partai berlambang pohon beringin ini memang sedang menggalang dukungan. "Kami melakukan pertemuan dengan berbagai komponen masyarakat. Golkar sudah bertemu dengan NU, Forum Musrenbang, dan berencana mengumpulkan kepala desa yang dari kader Golkar," kata Yogi, tadi.
Yogi mengatakan, langkah itu diambil untuk menjelaskan sikap yang dipilih Golkar. "Kami telah melakukan serangkaian kunjungan dan diskusi dan masih banyak lagi komponen masyarakat yang akan digalang," kata Yogi lagi.tribunjabar.co.id
Pimpinan Cabang Nahdatul Ulama (PCNU) dalam rilisnya yang diterima Tribun mengatakan, dalam pertemuan singkat itu NU mengeluarkan pernyataan sikapnya.
"Dalam mengelola pemerintahan ini Bupati dan Wakil Bupati harus berbagi peran dan soal peraturan bupati soal pembagian kewenangannya harus dijalankan," demikian tulis rilis yang ditandatangani Ketua PCNU KH Sa'dullah SQ. (std)
Akibat aksi itu membuat perselisihan antara Bupati Don Murdono dan Wakil Bupati Taufiq Gunawanyah semakin mengental.
Sekretaris DPD Golkar Sumedang, Yogi Yaman Sentosa, mengaku partai berlambang pohon beringin ini memang sedang menggalang dukungan. "Kami melakukan pertemuan dengan berbagai komponen masyarakat. Golkar sudah bertemu dengan NU, Forum Musrenbang, dan berencana mengumpulkan kepala desa yang dari kader Golkar," kata Yogi, tadi.
Yogi mengatakan, langkah itu diambil untuk menjelaskan sikap yang dipilih Golkar. "Kami telah melakukan serangkaian kunjungan dan diskusi dan masih banyak lagi komponen masyarakat yang akan digalang," kata Yogi lagi.tribunjabar.co.id
Pimpinan Cabang Nahdatul Ulama (PCNU) dalam rilisnya yang diterima Tribun mengatakan, dalam pertemuan singkat itu NU mengeluarkan pernyataan sikapnya.
"Dalam mengelola pemerintahan ini Bupati dan Wakil Bupati harus berbagi peran dan soal peraturan bupati soal pembagian kewenangannya harus dijalankan," demikian tulis rilis yang ditandatangani Ketua PCNU KH Sa'dullah SQ. (std)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar